Dokumen Guru

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017

Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Permendikbud ini terdiri dari XI BAB berisi 39 Pasal.

Permendikbud nomor 17 tahun 2017 ini bertujuan agar untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Selain itu dijelaskan pula Tata cara penerimaan siswa baru, larangan, dan sanksi serta ketentuan lainnya yang menyangkut dengan penerimaan siswa baru

Download Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017

DownloadBaca Online

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah

Hari Sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia serta dalam rangka menyambut tahun ajaran baru, saat ini pemerintah khususnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang hari sekolah.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 berisi 11 Pasal dimana pada pasal 8 membahas tentang Penetapan Hari Sekolah yang mulai dilaksanakan pada tahun pelajaran 2017/2018. Selain itu pada pasal 2 diatur pelaksanaan Hari Sekolah sebanyak 5 hari atau 40 jam dalam seminggu dan jam dalam sehari.

Berikut ini adalah salinan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah

DownloadBaca Online

Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang.

Fungsi Peraturan Pemerintah adalah menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan perintah suatu UU. Landasan formal konstitusionalnya adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Di samping itu kata “perintah” dimuat dalamPasal 3 ayat (5) TAP MPR No. III/MPR/2000, atau :

1. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya;
2. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut, ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.

Dalam ranah pendidikan, saat ini pemerintah tengah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Guru dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan Nasional.

Secara garis besar, PP Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Guru ini memuat Peraturan tentang Kualifikasi Guru, Beserta Hak dan Kewajibannya.

Berikut ini adalah salinan Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Guru

DownloadBaca Online